DN.COM, -AMBON- Tekanan publik terhadap dapur SPPG di MBG Nania kian memuncak. Rentetan kasus yang terus berulang membuat dapur tersebut tak lagi sekadar bermasalah, tetapi diduga telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan anak-anak.
Kasus keracunan siswa SD 35, temuan tikus berkeliaran di area dapur, hingga dugaan pencampuran bahan makanan lama dan baru menjadi catatan kelam yang belum terselesaikan. Meski telah dua kali ditutup sementara—terakhir sejak 15 Maret 2026—operasional dapur itu tak kunjung dihentikan secara permanen.
Situasi ini memicu tanda tanya besar di tengah publik. Banyak pihak menilai ada kejanggalan karena pelanggaran terus berulang tanpa tindakan tegas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau sudah seperti ini dan masih dibiarkan, wajar publik curiga ada yang melindungi,” ujar salah satu sumber.
Sorotan kini tak hanya tertuju pada kondisi dapur, tetapi juga pada rantai tanggung jawab yang dinilai kabur. Pihak yayasan dan mitra justru terkesan menghindar dari sorotan, tanpa memberikan klarifikasi resmi kepada publik.
Di tengah polemik, muncul langkah yang dinilai janggal. Syahrizal Abidin—mantan Asisten Lapangan (Aslap) pertama—justru didorong untuk berbicara ke publik. Padahal, yang bersangkutan tidak lagi berada dalam struktur aktif dan kini hanya berstatus pegawai paruh waktu di salah satu dinas tingkat kabupaten/kota di Maluku.
Hal ini memunculkan pertanyaan serius terkait legalitas kapasitasnya.
“Kalau bicara atas nama yayasan atau mitra, harus ada surat kuasa. Tidak bisa sembarang orang mewakili lembaga tanpa dasar resmi,” tegas sumber.
Ketiadaan mandat resmi ini semakin memperkuat dugaan bahwa pihak yang seharusnya bertanggung jawab justru menghindar dan melempar isu kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan.
Di sisi lain, dugaan adanya “kongkalikong” antara dapur, mitra, dan oknum dalam SPPG semakin menguat. Lemahnya pengawasan serta berulangnya pelanggaran dinilai sulit dianggap sebagai kebetulan.
“Kalau tidak ada permainan, tidak mungkin bisa lolos terus,” kata sumber lainnya.
Sementara itu, Kepala SPPG tetap membantah seluruh tudingan. Ia menyatakan bahwa standar makanan dan gizi telah sesuai prosedur dan telah melalui pemeriksaan Dinas Kesehatan.
Namun pernyataan tersebut dinilai bertolak belakang dengan fakta di lapangan—mulai dari kasus keracunan, kondisi dapur yang dinilai tidak higienis, hingga dua kali penghentian operasional.
Kini, tuntutan publik semakin tegas: dapur MBG Nania harus ditutup permanen, dilakukan audit menyeluruh, serta pencopotan pihak-pihak yang dianggap gagal menjalankan tanggung jawab.
“Kalau ini terus dibiarkan, ini bukan lagi kelalaian, tapi pembiaran yang bisa memakan korban berikutnya,” tegas sumber.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan publik. Jika pelanggaran terus berulang tanpa tindakan tegas, maka yang dipertaruhkan bukan hanya sistem, tetapi keselamatan generasi muda. (DN)
