DN-Langgur – Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar Apel Akbar bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Maluku Tenggara di Lapangan Upacara Kantor Bupati Malra, Kamis (12/2/2026).
Apel tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun, Wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam, Plt. Sekda Dahlan Tamher, para Staf Ahli, Asisten, serta seluruh pimpinan OPD.
Dalam amanatnya, Bupati Muhamad Thaher Hanubun menegaskan bahwa apel yang digelar bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan momentum refleksi bersama terhadap kinerja birokrasi daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati mengutip pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan bahwa ketahanan nasional membutuhkan tiga pilar keunggulan, yakni aparatur sipil negara yang unggul, tentara yang unggul, serta polisi dan intelijen yang unggul.
“Pilar pertama, aparatur sipil negara yang unggul itulah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Guru, tenaga kesehatan, kepala desa, camat, kepala OPD, kita semua adalah bagian dari pilar itu,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan, Presiden telah mengarahkan agar birokrasi bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif dalam pengelolaan anggaran, serta cepat dalam implementasi kebijakan. Transformasi layanan publik melalui pendekatan digital, penguatan koordinasi antar lembaga, serta kontribusi maksimal ASN terhadap target pembangunan nasional juga menjadi penekanan utama.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan tiga strategi membangun ASN unggul sebagaimana diterjemahkan Menteri PANRB, Rini Widyantini, yakni kompetensi digital, inovasi berkelanjutan, dan orientasi pelayanan. ASN dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi, mampu menjadi pemecah masalah, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Namun dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengangkat refleksi mendalam terkait kondisi Maluku Tenggara. Ia menyinggung fenomena resource curse atau kutukan sumber daya alam, di mana daerah yang kaya potensi justru kerap tertinggal dalam kesejahteraan.
Menurutnya, Maluku Tenggara memiliki kekayaan luar biasa. Daerah ini berada di persimpangan tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan, sektor perikanan menyumbang hampir seperempat perekonomian daerah, produksi tangkap melampaui target, serta ditetapkan sebagai sentra Tuna-Cakalang-Tongkol nasional. Sektor pariwisata dan perkebunan pun menunjukkan capaian yang melampaui target.
Namun di sisi lain, angka kemiskinan masih tinggi dan ketimpangan pendapatan memburuk. Nelayan kecil belum menikmati hasil optimal karena produksi didominasi pelaku usaha menengah dan besar. Produksi rumput laut jauh dari target, pengangguran meningkat, pelatihan kerja tidak terlaksana tahun lalu, dan koperasi aktif nyaris tidak ada.
“Ini adalah potret paradoks Maluku Tenggara. Kita kaya sumber daya, tetapi belum sepenuhnya mampu mengubahnya menjadi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Bupati mengidentifikasi tiga penyebab utama fenomena tersebut, yakni lemahnya institusi, pelayanan publik yang belum memadai, serta infrastruktur yang belum optimal. Program prioritas tata kelola menjadi yang terendah capaiannya. Pelayanan kesehatan bahkan masuk zona merah Ombudsman RI. Infrastruktur dasar seperti jalan dan akses air minum juga belum memenuhi target.
Secara keseluruhan, dari sembilan Program Prioritas yang ditetapkan, kurang dari sepertiga indikator yang berhasil dicapai.
Meski demikian, Bupati menegaskan kondisi tersebut bukan alasan untuk berputus asa, melainkan panggilan untuk berbenah. Ia meminta seluruh ASN menerjemahkan arahan Presiden ke dalam aksi nyata di Maluku Tenggara.
Responsif berarti segera memperbaiki pelayanan kesehatan dan membuka kembali pelatihan kerja saat angka pengangguran meningkat. Efektif berarti memastikan setiap rupiah APBD berdampak nyata melalui penguatan SPIP, APIP, dan SAKIP. Cepat berarti segera mengukur dan memperbaiki indikator tata kelola seperti Indeks Reformasi Birokrasi dan SPBE.
Di akhir amanatnya, Bupati menyampaikan tiga komitmen yang harus dipegang seluruh ASN Maluku Tenggara. Pertama, menjadikan evaluasi kinerja sebagai diagnosis untuk perbaikan. Kedua, mewujudkan birokrasi yang responsif, efektif, dan cepat dalam tindakan nyata. Ketiga, mematahkan kutukan sumber daya dengan menghadirkan birokrasi unggul.
“Kita bekerja di daerah yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Tanggung jawab kita lebih besar karena potensi kita lebih besar. Buktikan bahwa kekayaan alam Maluku Tenggara adalah berkah, bukan kutukan,” pungkasnya.
Apel Akbar tersebut menjadi momentum konsolidasi dan penguatan komitmen bersama untuk mewujudkan Maluku Tenggara yang tidak hanya kaya sumber daya, tetapi juga sejahtera rakyatnya “Setara Mensejahterakan Negeri”. (DN)
